IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) KOTA TEBING TINGGI NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penetapan kebijakan pelayanan prima, seperti yangtercantum dalam "Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tebing Tinggi No.43 Tahun 2019 tentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal ," untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di DinasSosial Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepuasanmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial, di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi. Populasinya melibatkan seluruh aparaturDinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dengan tiga orang sebagai sampel menggunakan teknik samplinginsidental. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, wawancara langsung, dandokumentasi tertulis. Analisis data meliputi pengumpulan hingga kesimpulan hingga verifikasiinterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih mengalami beberapa kendala. Meskipun prosedur dan keluaranlayanan sudah memadai, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikendala. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan juga menciptakantantangan. Meskipun upaya sosialisasi dan panduan pelayanan telah dilakukan, penerapan SPM belumoptimal. Meskipun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan, penerapan standar pelayanan minimal diDinas Sosial Kota Tebing Tinggi masih belum optimal. Beberapa aspek, seperti transparansi informasi,tingkat kepuasan masyarakat, dan ketepatan waktu pelayanan, masih perlu mendapat perhatianlebih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitaspelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 43 Tahun 2019.