KAJIAN DESAIN RUMAH PESISIR PANTAI DI KELURAHAN BAGAN DELI MELALUI PENDEKATAN RAMAH LINGKUNGAN

Apriando, T. (2019). Yu Sing: Arsitek Harus Peka Lingkungan. https://www.mongabay.co.id/2019/02/02/yu-sing-arsitek-harus-peka-lingkungan/(diakses Mei 7, 2019).

Asriany dkk, (2014) Model Rumah Representatif Bagi Nelayan Tradisional di Wilayah Pesisir Pantai Hutan Bakau (Mangrove) Halmahera Barat, Maluku Utara.Prosiding Temu Ilmiah IPLBI. Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik. Universitas Sriwijaya.

Djumiko.(2008) Identifikasi Ciri-Ciri Perumahan Di Kawasan Pesisir Kasus Kelurahan Sambuli Dan Todonggeu Kecamatan Abeli Kota Kendari. Kendari, Badan Pusat Statistik Kota Kendari.

Frick, Heinz dan Hesty, Mulyani (2006) Arsitektur Ekologis.Yogyakarta; Kanisius.

Groat, L. & Wang, D. (2002).Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Hendra, Irma Novrianty (2017) Desain Rumah Tinggal Yang Ramah Lingkungan Untuk Iklim Tropis. Jurnal Education Buuilding. Volume 3, Nomor 1, Juni 2017: 46-59, ISSN-E : 2477-4901, ISSN-P : 2477-4898. Universitas Negeri Medan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Jakarta.

Lechner, N. (2007). Heating, Cooling, Lighting: Metode Desain untuk Arsitektur. (Terjemahan Siti Handjarinto). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Buku asli diterbitkan tahun 2001.

Mediastika, C. E. (2013). Hemat Energi Lestari Dan Lingkungan Melalui Bangunan. Penerbit ANDI. Yogyakarta, p. 161

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 15/Permen/M/2006 TentangPetunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan . Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:08 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. Jakarta.

Sing, Yu. (2009). Mimpi Rumah Murah. Penerbit Trans Media Pustaka, Bandung.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 dan 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta.